CIREBON – Rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan domestik dan internasional mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Kang Apik, praktisi pengembangan UMKM yang juga Pengurus Apindo Kabupaten Cirebon serta Bagian Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Jawa Barat.
Menurut Kang Apik, kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang tentunya telah melalui berbagai kajian strategis. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam mengembangkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai salah satu proyek strategis nasional yang telah dibangun dengan investasi besar.
"Saya memandang kebijakan ini harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Bandara Husein dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Bandung dan sekitarnya, sementara Kertajati harus tetap diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, logistik, dan investasi Jawa Barat," ujar Kang Apik.
Ia menjelaskan, BIJB Kertajati tidak hanya berfungsi sebagai bandara penumpang, tetapi juga dirancang menjadi penggerak kawasan Rebana Metropolitan, yang diproyeksikan sebagai pusat industri, logistik, perdagangan, dan investasi berskala nasional maupun internasional.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kepastian arah kebijakan agar maskapai penerbangan, investor, pelaku usaha, hingga masyarakat memiliki keyakinan terhadap masa depan Kertajati. Kepastian tersebut penting untuk menjaga iklim investasi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.
Sebagai pengurus organisasi pengusaha, Kang Apik menilai keberadaan Kertajati memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing dunia usaha di wilayah Ciayumajakuning. Infrastruktur transportasi udara yang kuat akan mempermudah distribusi barang, memperluas akses pasar, mendorong investasi baru, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
"Kita tidak seharusnya mempertentangkan Bandara Husein dengan Kertajati. Yang dibutuhkan adalah pembagian fungsi yang jelas dan kebijakan yang saling mendukung sehingga keduanya mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Barat," tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah terus memperkuat konektivitas menuju BIJB Kertajati melalui peningkatan akses jalan, transportasi umum, penambahan rute penerbangan, pengembangan layanan kargo, serta percepatan pembangunan kawasan industri di sekitar bandara. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Jawa Barat bagian timur.
Di akhir pernyataannya, Kang Apik mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat persoalan ini secara objektif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari ramainya satu bandara, melainkan dari kemampuan seluruh infrastruktur transportasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Bandung membutuhkan Bandara Husein sebagai solusi mobilitas. Jawa Barat membutuhkan Kertajati sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi masa depan. Keduanya harus berjalan selaras dalam satu strategi pembangunan yang terintegrasi." — Ujar Kang Apik yang juga merupakan Pengurus ASPANJI dan anggota Kadin Kabupaten Cirebon.
